Lebih Dalam Mengenal Etnis Muslim Rohingya Myanmar
Oleh Arditya Pramono, pada Sep 04, 2017 | 16:39 WIB
Lebih Dalam Mengenal Etnis Muslim Rohingya Myanmar
Pengungsi etnis Rohingya.(abc,net.au)

MYANMAR, AYOPURWAKARTA.COM—Siapakah sebenarnya Muslim Rohingya Myanmar? Secara umum etnis Rohingya sering digambarkan sebagai "minoritas dunia yang paling teraniaya".

Mereka adalah kelompok etnis Muslim yang telah tinggal berabad-abad lamanya di daerah Myanmar bermayoritas Budha.

Saat ini, terdapat sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya yang tinggal di negara kawasan Asia Tenggara.

Etnis Rohingya berbicara dengan bahasa Rohingya atau Ruaingga, sebuah dialek yang khas. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak tahun 1982.

Hingga saat ini, secara efektif mereka tidak memiliki kewarganegaraan.

Berdasarkan data persebaran penduduk, hampir semua orang Rohingya di Myanmar tinggal di Negara Bagian Rakhine dan tidak diizinkan pergi tanpa izin dari negara bagian tersebut oleh pemerintah. Negara Bagian Rakhine sendiri adalah salah wilayah termiskin di negara Myanmar yang masih memiliki  banyak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.

Lewat kekerasan dan penganiayaan yang terus berlanjut, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga baik melalui darat atau kapal selama beberapa dekade.

Dari Mana Etnis Muslim Rohingya Berasal?

Berdasarkan sejarah, Muslim Rohingya telah tinggal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar sejak awal abad ke-12. Hal tersebut diungkapkan menurut keterangan  banyak sejarawan dan kelompok Rohingya.

Juri Bicara Organisasi Nasional Arakan Rohingya mengatakan Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dahulu kala, mengacu pada wilayah yang sekarang dikenal dengan Rakhine.

Menurut Human Rights Watch (HRW), selama lebih dari 100 tahun Pemerintahan Inggris (1824-1948) terjadi sejumlah migrasi buruh yang signifikan dari India dan Bangladesh ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Dahulu Inggris mengelola Myanmar sebagai bagian dari Provinsi India. Hal itulah yang menyebabkan migrasi semacam itu dianggap internal.

Namun, migrasi buruh tersebut nyatanya dipandang negatif oleh mayoritas penduduk asli Myanmar.

Dalam sebuah laporan HRW di tahun 2000, setelah merdeka dari penjajahan, Pemerintah Myanmar melihat migrasi yang terjadi selama pemerintahan Inggris sebagai tindakan ilegal. Kemudian atas dasar tersebut, Myanmar menolak memberikan kewarganegaraan kepada mayoritas orang Rohingya.

Kebijakan Pemerintah Myanmar tersebut menyebabkan banyak umat Budha Myanmar menganggap Rohingya sebagai orang Bengali bukan orang Rohingya. Bagi mereka istilah Rohingya adalah sebutan ciptaan yang bersifat politis.

Tak lama setelah kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1948, Undang-Undang (UU)  Kewarganegaraan disahkan, menentukan etnis mana yang bisa mendapatkan kewarganegaraan. Menurut laporan tahun 2015 oleh Klinik Hak Asasi Manusia Internasional di Yale Law School, Rohingya tidak disertakan. Namun lewat UU tersebut semua orang Rohingya yang kelurganya telah tinggal di Myanmar paling tidak selama dua generasi berhak mengajukan kartu identitas.

Dahulu lewat UU tersebut, Rohingya diberi identifikasi kewarganegaraan khusus bahkan beberapa Rohingya juga sempat bertugas di parlemen Myanmar.

Hal buruk terjadi pada Rohingya setelah kudeta militer 1962 di Myanmar. Keadaan berubah secara dramatis bagi etnis Rohingya. Semua warga negara diminta untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Rohingya hanya diberi kartu identitas asing. Kartu identitas asing membatasi pekerjaan dan kesempatan pendidikan yang mereka dapat.

Pada tahun 1982, sebuah undang-undang kewarganegaraan baru disahkan. UU tersebut secara legal membuat etnis Rohingya tidak memliki kewarganegaraan Myanmar. Di bawah UU tersebut, Rohingya kembali tidak dikenal sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Undang-undang tersebut menetapkan tiga tingkat kewarganegaraan.

Untuk mendapatkan tingkat yang paling dasar (naturalisasi kewarganegaraan), seorang penduduk Myanmar harus memiliki bukti keluarga mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948 dan fasih menggunakan salah satu bahasa nasional Myanmar. Faktanya, Banyak orang Rohingya tidak memiliki bukti dokumen yang diminta.

Karena tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, mempraktikkan agama, dan mengakses layanan kesehatan terus dibatasi. Rohingya pun tidak dapat memberikan suara  mereka dalam pemilu.

Bahkan jika mampu melewati rintangan tes kewarganegaraan, mereka harus mengidentifikasi diri sebagai orang  Myanmar bukan Rohingya. Walaupun lulus tes kewarganegaraan, etnis Rohingya tetap memiliki keterbatasan ketika ingin berprofesi di bidang kedokteran, hukum, atau politik.

Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya.

Selama tindakan keras tersebut, para pengungsi sering melaporkan adanya tindakan pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran, dan pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Setelah kasus pembunuhan sembilan polisi perbatasan pada bulan Oktober 2016, pasukan keamanan Myanmar mulai "Balas Dendam"  ke desa-desa di Negara Bagian Rakhine, tempat Rohingya tinggal. Pemerintah menyalahkan pembunuhan sembilan polisi perbatasan kepada Kelompok Bersenjata Rohingya. Karena dianggap bersalah oelah pemerintah, desa-desa di mana Rohingya tinggal mengalami penyerangan pihak keamanan Myanmar.

Selama tindakan keras tersebut, pasukan pemerintah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, dan pembakaran. Namun, sejumlah pelanggaran HAM tersebut  sama sekali tidak diakui pemerintah.

Pada bulan November 2016, seorang pejabat PBB menuduh Pemerintah Myanmar melakukan "pembersihan etnis" Muslim Rohingya. Ini bukan pertama kalinya tuduhan semacam itu dibuat.

Pada bulan April 2013, misalnya, HRW mengatakan Myanmar sedang melakukan kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pemerintah secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Baru-baru ini, militer Myanmar telah memberlakukan tindakan keras terhadap etnis Rohingya di negara tersebut. Hal ini dipicu setelah pos polisi dan sebuah pangkalan militer diserang pada akhir Agustus.

Warga dan aktivis telah menggambarkan bagaimana pasukan menembaki tanpa pandang bulu pria, wanita, dan anak-anak Rohingya yang tidak bersenjata. Pemerintah, bagaimana pun, telah mengatakan hampir 100 orang tewas setelah orang-orang bersenjata dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melancarkan serangan ke pos terdepan polisi di wilayah tersebut.

Sejak kekerasan meletus, kelompok HAM telah mendokumentasikan kebakaran yang terjadi di setidaknya 10 wilayah Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 50.000 orang telah melarikan diri dari kekerasan tersebut di mana ribuan orang terjebak di tanah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar.

Menurut PBB, ratusan warga sipil yang telah mencoba memasuki Bangladesh telah didorong mundur oleh petugas patroli Bangladesh. Banyak juga yang ditahan dan dikembalikan ke Myanmar secara paksa.

Rohingya yang Sudah Meninggalkan Myanmar

Sejak akhir 1970-an, hampir satu juta Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar karena penganiayaan yang meluas.

Menurut data terbaru dari PBB di bulan Mei, lebih dari 168.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak tahun 2012.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, setelah kekerasan yang terjadi tahun lalu, lebih dari 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dari bulan Oktober 2016 sampai Juli 2017.

Selain pergi ke Bangladesh, banyak orang Rohingya juga mempertaruhkan nyawa mereka pergi ke Malaysia dengan kapal melintasi Teluk Benggala dan Laut Andaman. Antara tahun 2012 dan 2015, lebih dari 112.000 orang melakukan perjalanan berbahaya ini.

PBB memperkirakan ada sebanyak 420.000 pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Selain itu, ada sekitar 120.000 pengungsi internal Rohingya.

Seperti dikutip Reuters, menurut PBB, kekerasan di barat laut Myanmar yang dimulai pada akhir Agustus telah memaksa sekitar 58.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, sementara 10.000 lainnya terdampar di tanah perbatasan antara kedua negara.

Apa Pandangan Aung San Suu Kyi dan Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya?

Perdana Menteri Myanmar,  Aung San Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, telah menolak untuk benar-benar membahas secara spesifik keadaan orang Rohingya.

Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis dan telah menyalahkan kekerasan di Rakhine sebagai akibat aksi "teroris" Rohingya.

Memang, peraih nobel perdamaian ini, tidak memiliki kendali atas militer. Namun, tetap saja Aung San Suu kyi  dikritik karena kegagalannya menghentikan tindakan Tentara Myanmar yang telah mencederai HAM lebih dari satu juta Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Myanmar juga berulang kali menolak tuduhan pelanggaran. Pada bulan Februari 2017, PBB menerbitkan sebuah laporan yang menemukan bahwa pasukan pemerintah "sangat mungkin" melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak tindakan militer baru dimulai pada Oktober 2016.

Saat itu, pemerintah tidak secara langsung menangani temuan laporan tersebut dan mengatakan pihaknya memiliki hak untuk membela negara dengan cara yang sah, melawan meningkatnya aktivitas teroris, dan mengungkapkan penyelidikan domestik sudah cukup.

Pada bulan April,  Aung San Suu Kyi mengatakan dalam sebuah wawancara langka dengan BBC bahwa frasa "pembersihan etnis" terlalu "kuat" untuk menggambarkan situasi sesungguhnya di Rakhine.

"Kurasa tidak ada pembersihan etnis yang terjadi. Saya pikir istilah pembersihan etnis terlalu lebay," katanya.

Pada bulan September 2016, Aung San Suu Kyi mempercayakan mantan kepala PBB Kofi Annan untuk menemukan cara  menyembuhkan perpecahan yang telah berlangsung lama di wilayah di Rakhine.

Banyak yang menyambut baik komisi tersebut dan temuannya, yang dirilis Agustus ini, Azeem Ibrahim, seorang senior di Center for Global Policy, berpendapat hal ini hanya cara bagi Aung San Suu Kyi untuk menenangkan opini negatif publik secara global dan menunjukkan kepada masyarakat internasional dia telah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

Annan tidak diberi mandat untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia secara spesifik, namun hanya memberikan pandangan solusi pembangunan ekonomi jangka panjang, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Saat membentuk komisi tersebut, pemerintah Aung San Suu Kyi mengatakan akan mematuhi temuannya. Komisi tersebut mendesak pemerintah untuk mengakhiri tindakan keras militer terhadap lingkungan tempat tinggal Rohingya, serta pembatasan mengenai pergerakan, dan kewarganegaraan.

Di sisi lain, Pemerintah Myanmar sering membatasi akses ke Rakhine untuk wartawan dan pekerja bantuan. Kantor Aung San Suu Kyi juga menuduh kelompok bantuan membantu ekstrimis Rohingya.

Pada bulan Januari, Yanghee Lee, seorang penyelidik khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar mengatakan, ia tidak mendapatkan akses ke bagian-bagian tertentu di Rakhine dan hanya diizinkan untuk berbicara dengan Rohingya yang telah disetujui sebelumnya oleh pemerintah.

Negara tersebut juga menolak visa kepada anggota penyelidikan PBB yang menyelidiki kekerasan t dan dugaan pelanggaran HAM di Rakhine.

Apa Pandangan Bangladesh terhadap Etnis Rohingya?

Ada hampir setengah juta pengungsi Rohingya yang tinggal di sebagian besar penampungan darurat di Bangladesh.

Bangladesh menganggap sebagian besar dari mereka yang telah melintasi perbatasannya dan tinggal di luar penampungan darurat  dianggap sebagai "penyusup ilegal" ke negara tersebut. Bangladesh berusaha mencegah pengungsi Rohingya menyeberangi perbatasannya.

Pada akhir Januari, Bangladesh berencana memindahkan puluhan ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar ke sebuah pulau terpencil yang rawan banjir dan dinilai tidak dapat dihuni oleh kelompok penggiat HAM. Berdasarkan rencana tersebut, yang pada awalnya diperkenalkan ditahun 2015, pihak berwenang nantinya akan memindahkan orang-orang Myanmar yang tidak berdokumen ke Thengar Char di Teluk Benggala.

Kelompok penggiat HAM telah berkomentar pedas pada usulan tersebut dengan mengatakan pengungsi Rohingya tak dapat ditampung di pulau tersebut di mana daratanya akan benar-benar banjir selama musim hujan. PBB juga menyebut relokasi paksa itu sangat kompleks dan kontroversial.

Baru-baru ini, pemerintah Bangladesh dilaporkan telah mengusulkan sebuah operasi militer gabungan di Rakhine untuk membantu pertempuran Myanmar melawan pejuang bersenjata di daerah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengaku takut kekerasan pertempuran tersebut dapat menyebabkan masuknya pengungsi baru ke wilayah Bangladesh.

Apa Pandangan Komunitas Dunia Dalam Menyikapi Masalah Rohingya?

Komunitas internasional telah menyebut Rohingya sebagai minoritas paling teraniaya di dunia.

PBB, serta beberapa kelompok HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah secara konsisten mempertanyakan perlakuan Myanmar terhadap etnis Rohingya.

PBB telah mengatakan sangat mungkin militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM berat di Rakhine. Pelanggaran HAM itu bisa jadi merupakan kejahatan perang.

Pada bulan Maret, PBB membuat sebuah resolusi untuk membentuk sebuah misi independen dan internasional dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh pihak militer Myanmar. Sayangnya, penyelidik PBB tidak mendapat sambutan hangat pemerintah Myanmar.

Kelompok HAM telah mengkritik keengganan pemerintah Myanmar untuk menerima penyelidik PBB tersebut.

Di sisi lain, Human Rights Watch memperingatkan jika negara tersebut berisiko mendapat kecaman luar negeri seperti negara Korea Utara dan Suriah jika tidak mendukung penyidikan PBB terkait masalah pelanggaran HAM.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan kekerasan yang terus berlanjut di Rakhine.

"Peristiwa ini amat menyedihkan. Namun sesungguhnya masalah tersebut bisa diprediksi dan bisa dicegah," jelas Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad al Hussein mengatakan.

Hussein juga menambahkan, aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine malah menimbulkan konflik berkelanjutan dengan hadirnya sejumlah ekstrimis anti pemerintahan Myanmar.

Siapa sesungguhnya Kelompok Bersenjata ARSA?

The Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atau dalam Bahasa Indonesia  dapat diartikan sebagai Tentara Penyelamat Arakan Rohingya sebelumnya dikenal dengan nama al-Yaqeen Faith Movement mengatakan berkewajiban untuk membela, menyelamatkan, dan melindungi komunitas Rohingya.

Kelompok tersebut mengatakan akan melakukan dengan cara apa pun dan terbaik dalam rangka membela diri untuk mempertahankan nyawa.

Di sisi lain bagi Myanmar, kelompok ini dianggap sebagai organisasi teroris. Dalam pernyataannya pada bulan Maret, ARSA menambahkan tidak berasosiasi dengan kelompok teroris mana pun di seluruh dunia terhadap warga sipil.

"Kami menyatakan dengan keras dan jelas serangan efensif kami hanya ditujukan pada rezim Birma yang menindas sesuai dengan norma dan prinsip internasional sampai tuntutan kami terpenuhi," kutipan pernyataan resmi ARSA.

Kelompok ARSA mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pos polisi dan pangkalan militer di Negara Bagian Rakhine. Menurut pemerintah, hampir 400 orang terbunuh, yang sebagian besar merupakan anggota kelompok ARSA.

Kelompok penggiat HAM, Fortify Rights mengatakan bahwa ARSA juga terlibat dalam pembunuhan warga sipil yang dianggap sebagai informan pemerintah.

Menurut Kelompok Krisis Internasional, ARSA memiliki hubungan dengan etnis Rohingya yang tinggal di Arab Saudi.

Pemerintah Myanmar sendiri secara resmi mengkategorikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris pada 25 Agustus.

Editor : Adi Ginanjar
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600