Penolakan Rustandie-Dikdik, KPU Purwakarta Dinilai Sudah Ikuti Aturan
pada Jan 12, 2018 | 17:18 WIB
Penolakan Rustandie-Dikdik, KPU Purwakarta Dinilai Sudah Ikuti Aturan

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM -- Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, menilai KPU Purwakarta telah mengikuti aturan terkait penolakan berkas pasangan bakal calon bupati Rustandie-Dikdik Sukardi. Namun jika ada pihak yang tidak puas, Endun mempersilakan untuk membawanya ke ranah hukum.

Sebagaimana diketahui, proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten purwakarta Rabu (10/1/2018) sempat ricuh. Kejadian tersebut dipicu oleh berubahnya dukungan Partai Hanura kepada salah satu bakal pasangan calon.

Pada Rabu (10/1), bakal pasangan calon Anne Ratna Mustika-Aming mendaftar ke KPU berbekal SK pengusungan dari partai Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, NasDem dan PAN.

Namun, pada malam harinya pasangan Rustandie-Dikdik Sukardi mendatangi kantor KPU Purwakarta dengan berbekal SK pengusungan dari Gerindra, PKS dan Hanura. Karena Partai Hanura sebelumnya telah memberikan usungan kepada pasangan Anne-Amin, maka KPU Purwakarta menolak pasangan Rustandie-Dikdik, mengingat kursi yang terkumpul hanya enam yang dimiliki Gerindra, sementara PKS tidak mempunyai kursi DPRD di Purwakarta.

Kericuhan sempat terjadi, karena pasangan tersebut mengklaim partai Hanura telah mencabut SK pengusungan bagi Anne-Aming.

"Secara prinsip, apa yang dilakukan oleh KPU Purwakarta sudah sesuai dengan ketentuan," tutur Endun, Jumat (12/1/2018).

Disebutkan Endun, partai yang telah mengusung salah satu pasangan calon tidak bisa menarik dan mengalihkan usungan. Sehingga, langkah penolakan yang dilakukan oleh KPU Purwakarta terhadap pasangan Rustandie-Dikdik sudah sesuai dengan ketentuan.

"Parpol yang sudah berkoalisi kemudian sudah mendaftar bakal pasangan calon dan sudah diterima lengkap oleh KPU tidak bisa menarik dukungan dan mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain," jelas Endun. 

Sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2017, partai pengusung diharuskan mengisi formulir B.2 KWK yang berisi kesepakatan partai koalisi untuk tidak menarik dukungan.

"Kalau partai telah bergabung dalam koalisi kemudian mengusung salah satu bakal pasangan calon dan persyaratannya telah diterima oleh KPU, maka pengusungan sudah tidak bisa dicabut dan dialihkan kepada pasangan lain, walaupun ada pencabutan pengusungan," terangnya.

Dalam kasus di Purwakarta, karena sebelumnya Hanura telah mengusung pasangan Anne-Amin dimana berkas pengusungannya telah diterima dan memenuhi syarat, maka partai tersebut sudah tidak bisa lagi mengalihkan usungan.

"Kalau masih belum puas, kan ada jalur hukum, silahkan ditempuh," tutupnya. (Mildan Abdalloh/ayobandung)
 

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600