Caleg dan Parpol Dilarang Politisasi Anggaran
Oleh Arditya Pramono, pada Nov 07, 2018 | 16:15 WIB
Caleg dan Parpol Dilarang Politisasi Anggaran
(Attia/Ayobandung.com)

PURWAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purwakarta mewanti-wanti para Caleg dan Parpol peserta Pemilu 2019 untuk tidak mempolitisasi bantuan pemerintah untuk kepentingan politik.

AYO BACA : Bawaslu Purwakarta Temukan Ribuan DPT Ganda Pemilu 2019

"Berbagai program bantuan pemerintah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada masa kampanye Pemilu 2019. Penyalahgunaan anggaran negara demi ambisi politik pihak-pihak tertentu tidak boleh terjadi," ujar Komisoner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, Rabu (7/11/2018).

AYO BACA : Bawaslu Kembali Temukan 1.364 Data Pemilih Ganda

Binos menyebut kasus penyelewengan program bantuan untuk kepentingan politik telah banyak terjadi dari mulai dana hibah, dana bantuan sosial (Bansos) dan dana program-program populis lain.

"Politisasi anggaran adalah kejahatan yang disebut korupsi politik, merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi," jelasnya.

Menurutnya, politisasi anggaran paling mungkin dilakukan incumbent, baik yang maju lagi dalam kontestasi pemilu, maupun yang mensponsori pihak tertentu. "Bisa saja mereka menggunakan anggaran negara sebagai modal pemenangan, sebagai modal untuk menggaet suara pemilih. Ini praktek yang sering terjadi," katanya.

Untuk itu Binos mengimbau kepada semua pihak jika ada bantuan atau anggaran negara yang diarahkan untuk kepentingan politik pemilu, segera dilaporkan. "Kalau pelaku memobilisasi, mengarahkan warga lewat bantuan pemerintah, bisa dikenakan pasal tindak pidana pemilu," jelasnya.

AYO BACA : Banner Bergambar Caleg di Angkutan Umum Harus Dicopot

Editor : Dadi Haryadi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600