Honor PPPK Jangan Dibebankan ke Pemerintah Daerah
Oleh Arditya Pramono, pada Dec 05, 2018 | 22:40 WIB
Honor PPPK Jangan Dibebankan ke Pemerintah Daerah
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. (Arditya Pramono/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM--Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berkaitan dengan hal itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika memastikan jika beban anggaran untuk menggaji PPPK tidak akan dibebankan pada pemerintah daerah. Menurutnya, aturan dan kewenangan menyoal PPPK berada di tangan pemerintah pusat.

"Jadi tidak mungkin ya, kalau kebijakannya dari pusat beban anggarannya di kita," ungkap Anne usai mengunjungi Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Purwakarta, di Jalan KK Singawinata, Rabu (5/12/2018).

AYO BACA : Bupati Anne Minta Dinkes Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan ke Masyarakat

Anne menambahkan PP 49/2018 mengakomodir honorer K2 usia di atas 35 tahun untuk bisa menjadi ASN. ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Aturan ini juga membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional untuk menjadi ASN.

"Kita mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pemerintah. Saat ini Purwakarta sedang mengalami kekurangan PNS," jelasnya.

Kekurangan PNS dan guru di Purwakarta diperkirakan lebih dari 3.000. Jika kekurangan PNS tidak terpenuhi, akan berdampak pada pelayanan masyarakat.

AYO BACA : Bupati Anne: Toilet Terpisah dan Ruang Laktasi Harus Ada di Ruang Publik

"Pemerintah daerah tak bisa membiarkan kekosongan terus mengendap lama. Akhirnya, solusi yang diambil yakni mengangkat tenaga kontrak lokal atau tenaga harian lepas (THL)," katanya. 

Tetapi Anne sadar bahwa payung hukum pengangkatan THL bisa dibilang lemah. "Namun, kalau sudah ada aturan PPPK, payung hukum pengangkatan tenaga kontrak ke depan akan lebih jelas," ujar Anne.

Orang nomer satu itu melihat keberadaan THL yang diangkat berdasar analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK), cukup membantu dalam mengisi kekosongan PNS.

"Tapi tentu sudah dipertimbangkan dengan berdasar pada standar kompetensi yang dibutuhkan," ucapnya.

AYO BACA : Peringati HSN, Ini Harapan Bupati Anne untuk Santri Zaman Now

Editor : Dadi Haryadi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600